BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyambut kunjungan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Otto Hasibuan, di Provinsi Lampung. Kunjungan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan sistem hukum di Indonesia, terutama di Provinsi Lampung.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam Acara Silaturahmi dan Ramah Tamah bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Rabu (15/7/2026).
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan ke Provinsi Lampung. Menurutnya, Otto Hasibuan bukan sosok yang asing bagi masyarakat Lampung karena pernah beberapa kali menangani berbagai perkara hukum di daerah tersebut saat masih berprofesi sebagai advokat.
Menarik Dibaca. . .
“Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Koordinator di Provinsi Lampung. Kami merasa bangga atas kunjungan ini dan berharap Bapak berkenan memberikan arahan serta berbagi pengalaman yang dapat menjadi inspirasi bagi kami,” ujar Wagub Jihan.
Ia berharap Kehadiran Otto Hasibuan, tidak hanya dalam rangka menjalankan tugas kedinasan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah, akademisi, advokat, dan insan hukum di Lampung untuk bertukar gagasan dan memperkuat sinergi dalam pengembangan sistem hukum nasional.
Dalam kunjungannya ke Provinsi Lampung, Otto Hasibuan juga dijadwalkan menyampaikan kuliah umum (stadium generale) mengenai implementasi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Agenda tersebut, jelas Wagub Jihan, menjadi momentum penting, tidak hanya bagi mahasiswa dan dosen, tetapi juga bagi aparat penegak hukum serta seluruh insan hukum di Provinsi Lampung yang akan terlibat dalam implementasi pembaruan hukum nasional.
“Lahirnya KUHP dan KUHAP yang baru merupakan tonggak penting dalam perjalanan sistem hukum Indonesia. Keberhasilan implementasinya tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesamaan pemahaman, kesiapan sumber daya manusia, serta kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi,” jelas Wagub Jihan.
Lanjut, Wagub Jihan menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud dengan fondasi hukum yang kuat serta kepercayaan publik yang terjaga.
“Untuk itu saya terus berpesan di dalam forum-forum birokrasi di Pemerintah Provinsi Lampung untuk tetap dan terus menjaga integritas, untuk bisa membangun kepercayaan publik, karena ASN dan birokrat itu adalah wajah dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merupakan kementerian baru yang bertugas mengoordinasikan tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menurut dia, koordinasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
“Sebagus apa pun kepemimpinan, pemerintahan tidak akan berhasil tanpa kolaborasi, sinergi, dan koordinasi yang baik antarlembaga maupun dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
(rls/2n)
