LAMPUNG SELATAN — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso, dalam acara Rembuk Tani, di Lapangan Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (2/5/2026).
Dalam acara bertajuk “Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan” tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen Pemerintah untuk mencapai swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui perbaikan tata kelola pupuk dan harga gabah.
Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menaruh keberpihakan yang tulus kepada petani. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah memastikan distribusi pupuk tepat waktu dengan peningkatan volume alokasi nasional dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton.
Menarik Dibaca. . .
Menurutnya, kemudahan akses pupuk berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas. Petani kini dapat memperoleh pupuk sebelum masa tanam, tingkat serapan pupuk meningkat hampir 50 persen, serta produksi beras naik sekitar 8 persen dari 30 juta ton menjadi 32,4 juta ton.
“Pada tahun 2025, kita berhasil mencapai surplus produksi sekitar 4,2 juta ton. Artinya, kita sudah tidak lagi bergantung pada impor beras. Ini adalah langkah awal menuju swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga membenahi kebijakan harga gabah. Jika sebelumnya harga ditetapkan Rp6.000 per kilogram dengan berbagai persyaratan kadar air yang kerap merugikan petani, kini pemerintah menetapkan harga Rp6.500 per kilogram tanpa potongan kualitas.
“Pemerintah memastikan pupuk tersedia tepat waktu. Selain itu, kami juga menetapkan kebijakan harga gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram tanpa potongan kadar air yang memberatkan. Petani tidak boleh dirugikan karena merekalah ujung tombak pangan nasional,” ujar Zulkifli Hasan.
Dalam upaya memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak, Zulkifli Hasan memastikan program Koperasi Desa Merah Putih menjadi pusat ekosistem ekonomi desa yang akan mengelola distribusi pupuk, pembelian gabah petani dengan harga standar, hingga penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Jika harga gabah di pasar anjlok, koperasi akan membeli hasil panen petani. Selain itu, kami sediakan fasilitas pinjaman dengan bunga rendah sebesar 6 persen melalui BRILink, serta dukungan alat mesin pertanian seperti truk, hand tractor, dan bentor,” jelasnya.
Kehadiran Sekdaprov Marindo juga menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.
Pemprov Lampung siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis, terutama terkait ketersediaan pupuk, stabilitas harga gabah, serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Lampung optimistis target swasembada pangan dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Acara Rembuk Tani tersebut diikuti Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Pangdam XXI/Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, serta petani dari berbagai wilayah di Lampung Selatan.
(adpim/rls/2n)
