BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Satgas Pangan TNI memperkuat pemantauan terhadap pergerakan komoditas gabah sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di daerah.
Pemantauan dilakukan di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Senin (24/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, petugas mendapati satu unit truk sedang yang mengangkut gabah dengan muatan sekitar 10 ton dan direncanakan menuju wilayah Jawa Barat.
Menarik Dibaca. . .
Petugas kemudian melakukan pemeriksaan serta koordinasi dengan pengemudi terkait dokumen dan tujuan pengangkutan. Dari hasil koordinasi di lapangan, pemilik barang tidak turut dalam perjalanan tersebut.
Sebagai langkah penanganan, petugas memberikan arahan kepada pengemudi untuk membawa kendaraan dan muatan menuju gudang terdekat. Selanjutnya, setelah dilakukan koordinasi, kendaraan beserta muatan gabah tersebut diarahkan kembali ke daerah asal.
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, M. Firsada, mengatakan pemantauan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif pemerintah daerah dalam memastikan mobilitas komoditas pangan tetap terpantau.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, khususnya gabah. Kami mengedepankan koordinasi dan pendekatan yang humanis dalam setiap pelaksanaan di lapangan,” ujar Firsada.
Menurutnya, pengawasan terhadap pergerakan komoditas pangan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur, sehingga distribusi pangan dapat berjalan secara tertib sekaligus mendukung kepentingan masyarakat.
Firsada menambahkan, Satpol PP Provinsi Lampung bersama unsur TNI akan terus melakukan pemantauan secara terukur dengan tetap mengedepankan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Prinsipnya, pengawasan dilakukan untuk mendukung ketersediaan pangan dan menjaga kepentingan masyarakat Lampung,” katanya.
Pemantauan di kawasan Pelabuhan Bakauheni menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap mobilitas komoditas pangan. Dengan koordinasi lintas sektor, diharapkan ketersediaan pasokan dan stabilitas pangan di Provinsi Lampung dapat terus terjaga. (rls/2n)
