BANDARLAMPUNG— Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat peran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pengendali, pengintegrasi, dan akselerator pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan saat memimpin Rapat Penguatan Peran Biro Perekonomian sebagai Pengendali, Pengintegrasi, dan Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Lampung yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif, di Ruang Kerja Sekda, Jumat (28/08/2026).
Marindo mengatakan, Biro Perekonomian memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan mengoordinasikan berbagai kebijakan ekonomi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Menarik Dibaca. . .
Menurutnya, jika Biro Organisasi berperan memastikan tata kelola internal pemerintahan, maka Biro Perekonomian memiliki cakupan yang lebih luas dalam memastikan tata kelola ekonomi eksternal melalui koordinasi dengan perangkat daerah maupun stakeholder terkait.
“Biro Ekonomi ini lebih luas lagi. Kalau Biro Organisasi memastikan tata kelola internal, Biro Ekonomi memastikan tata kelola eksternal dalam hal ekonomi,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan, penguatan Biro Perekonomian sejalan dengan misi pertama pembangunan Provinsi Lampung, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
Untuk itu, Marindo meminta Biro Perekonomian tidak sekadar menjalankan rutinitas rapat dan administrasi, tetapi mampu menghasilkan analisis serta rekomendasi yang dapat digunakan pimpinan dalam mengambil kebijakan secara cepat dan tepat.
Marindo memaparkan lima peran strategis yang perlu diperkuat Biro Perekonomian.
Pertama, sebagai economic intelligence, yakni mampu membaca kondisi dan perkembangan ekonomi sebelum kebijakan ditetapkan. Biro Perekonomian diharapkan menjadi sumber economic briefing bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, asisten, dan staf ahli, khususnya terkait indikator penting seperti pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Kedua, sebagai economic policy hub yang mengintegrasikan kebijakan lintas perangkat daerah. Biro Perekonomian diharapkan mampu menjadi jembatan antara kebijakan dan program ekonomi yang dijalankan perangkat daerah, seperti sektor pertanian, energi dan sumber daya mineral, ketahanan pangan, serta perindustrian dan perdagangan.
Ketiga, sebagai economic control, yakni menjadi sistem peringatan dini atau early warning system terhadap berbagai indikator ekonomi strategis.
Dalam konteks tersebut, Marindo mendorong Biro Perekonomian membangun dashboard ekonomi Lampung yang mampu menyajikan perkembangan indikator secara harian, mingguan, dan bulanan, dengan sistem penanda kondisi seperti merah, kuning, dan hijau.
Dashboard tersebut, menurutnya, tidak hanya memuat perkembangan inflasi dan harga komoditas, tetapi juga investasi, ekspor, kinerja BUMD, pertumbuhan ekonomi, serta indikator strategis lainnya.
Keempat, Biro Perekonomian harus berperan sebagai economic problem solver. Setelah mampu membaca indikator dan memberikan alarm, Biro Perekonomian harus dapat menyusun rekomendasi penyelesaian terhadap berbagai persoalan ekonomi yang muncul.
Marindo mencontohkan persoalan kenaikan harga komoditas pangan. Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis Biro Perekonomian, pemerintah dapat segera melakukan intervensi melalui perangkat daerah terkait.
Ia menilai langkah intervensi pasar yang dilakukan Dinas Perindustrian pada periode sebelumnya menunjukkan pentingnya sistem peringatan dini dan respons cepat pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.
“Ketika saya rapat inflasi, harga beras naik. Dari data series minggu ke minggu, kita itu harusnya inflasi tinggi. Tapi karena Dinas Perindustrian melakukan intervensi dengan melaksanakan penetrasi pasar, ternyata asumsi itu tidak menjadi kenyataan. Malah kita deflasi,” jelasnya.
Keberhasilan tersebut, lanjutnya, harus menjadi pembelajaran agar respon terhadap perkembangan ekonomi dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis data.
Kelima, Biro Perekonomian harus memastikan setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Marindo menegaskan, Biro Perekonomian bukan perangkat daerah teknis yang mengambil alih tugas OPD lainnya. Sebaliknya, Biro Perekonomian harus menjadi pusat analisis dan kendali yang mampu membaca persoalan lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan perangkat daerah, serta memastikan kebijakan ekonomi menghasilkan dampak.
“Biro Ekonomi itu harus menjadi mata, otak, ruang kendali ekonomi Gubernur, Sekda, dan Wagub. Membaca masalah lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan OPD, dan memastikan kebijakan ekonomi ini benar-benar menghasilkan dampak,” tegasnya.
Marindo juga menekankan pentingnya penguatan analisis terhadap dampak ekonomi dari berbagai program pemerintah. Menurutnya, setiap program harus dapat diukur kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi.
Ia mencontohkan berbagai program di sektor pertanian yang saat ini sudah mulai dapat dihitung dampaknya terhadap perekonomian, termasuk program dryer dan POC. Ke depan, analisis serupa perlu dilakukan terhadap program di sektor kelautan dan perikanan maupun sektor lainnya.
Menurut Marindo, target pertumbuhan ekonomi Lampung hingga mencapai 8 persen pada akhir masa jabatan kepala daerah pada 2030 bukan sesuatu yang mustahil. Namun, target tersebut membutuhkan perencanaan, pengukuran dampak, koordinasi lintas sektor, serta respon kebijakan yang tepat.
Lebih lanjut, Marindo meminta jajaran Biro Perekonomian memperkuat budaya briefing secara rutin agar berbagai persoalan ekonomi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Ia berharap Biro Perekonomian mampu menjalankan fungsi strategisnya secara lebih proaktif dan menghasilkan informasi yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
“Mudah-mudahan Biro Ekonomi seperti yang diharapkan, dapat menjadi mata dan telinga ekonomi bagi Pemerintah Provinsi Lampung,” pungkasnya.(rls/2n)
