BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, tersebut diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan perkembangan inflasi nasional serta Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga Juli 2026. Berdasarkan pola historis empat tahun terakhir, bulan Juli umumnya mengalami inflasi, kecuali pada 2024 yang mencatat deflasi.
Ateng menjelaskan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi pada Juli, dengan sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai, antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, beras, serta sigaret kretek mesin. Sementara itu, pada Juni 2026, komoditas bawang merah, bawang putih, beras, dan wortel memberikan andil inflasi yang cukup besar sehingga memerlukan perhatian dalam upaya pengendalian harga.
Menarik Dibaca. . .
Berdasarkan pemantauan IPH hingga 17 Juli 2026, hanya empat provinsi di wilayah Papua yang mengalami kenaikan IPH, sedangkan provinsi lainnya menunjukkan tren penurunan. Di tingkat kabupaten/kota, jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH juga menurun dari 78 menjadi 69 kabupaten/kota, sementara delapan kabupaten/kota berada pada kondisi stabil.
Selain itu, BPS mencatat harga beras masih mengalami tren kenaikan. Beras medium tercatat meningkat selama empat bulan berturut-turut sejak April hingga Juli 2026, sedangkan beras premium mengalami kenaikan sejak Maret 2026. Hingga minggu ketiga Juli, harga rata-rata beras premium mencapai Rp16.313 per kilogram atau naik 0,42 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto, memaparkan langkah tindak lanjut Bulog dalam mendukung pengendalian inflasi. Strategi tersebut meliputi penguatan pemantauan harga gabah, harga beras, dan biaya distribusi; optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah prioritas; memastikan kelancaran distribusi pangan hingga daerah kepulauan dan wilayah terpencil; serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui dukungan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) maupun penyediaan gudang filial guna menekan biaya logistik.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta Perum Bulog agar segera mengoptimalkan penyaluran stok beras yang tersedia untuk menjaga stabilitas harga di daerah. Menurutnya, stok beras pemerintah yang memadai harus dimanfaatkan secara maksimal sehingga mampu menekan potensi kenaikan harga dan mencegah meningkatnya tekanan inflasi.
Tomsi juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah bersama Bulog untuk terus memperkuat koordinasi, memantau perkembangan harga secara intensif, serta melakukan langkah antisipatif sejak dini agar stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga, sehingga daya beli masyarakat dapat dipertahankan dan inflasi tetap terkendali. (rls/2n)
