BANDARLAMPUNG —- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen penuh dalam menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor serta akselerasi program perumahan rakyat yang menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (21/9/2026).
Rakor ini juga dihadiri langsung oleh Pimpinan perbankan nasional dan daerah, serta jajaran asosiasi pengembang perumahan (Apersi, REI, Himperra, Asprumnas, PI, Ikaderi, Aperindo, dan Apernas).
Menarik Dibaca. . .
Dalam sambutannya, Gubernur memaparkan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam merealisasikan target hunian layak bagi masyarakat.
”Intinya, kami Pemda Provinsi Lampung mendukung penuh dalam mendukung PSN 3 Juta Rumah. Pertemuan ini saya harapkan menjadi ruang untuk menyatukan target dan langkah konkret kita ke depan antara pemerintah, BP Tapera, dan juga pengembang dan pemerintah daerah,” ujar Gubernur.
Gubernur mengungkapkan, Provinsi Lampung mencatatkan kenaikan signifikan pada alokasi program bedah rumah di tahun 2026 melonjak hingga 450 persen dibandingkan capaian tahun 2025 yang hanya tercatat sebanyak 2.394 unit.
Gubernur kemudian menginstruksikan dinas terkait untuk mengawal percepatan verifikasi data penerima bantuan bersama balai kementerian dan pemerintah kabupaten/kota. Saat ini, sebanyak 9.000 unit tercatat telah terverifikasi dan 3.434 unit sisanya tengah dirampungkan. Ia menargetkan Provinsi Lampung mampu menjadi salah satu daerah dengan performa penyaluran program terbaik di tingkat nasional.
Gubernur selanjutnya menekankan bahwa penyelesaian backlog perumahan tidak dapat bertumpu pada program stimulan bedah rumah semata. Ekosistem penyediaan perumahan baru, khususnya rumah bersubsidi, harus bergerak serempak melalui peran aktif pengembang dan perbankan.
”Tentunya ini harus didorong, bagaimana teman-teman pengembang ini bisa maju, bisa bagus, bisa menyediakan rumah-rumah yang layak bagi masyarakat di Provinsi Lampung,” lanjutnya.
Untuk itu, Gubernur menginstruksikan dinas teknis agar berkoordinasi intensif dengan bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung guna memangkas hambatan birokrasi dan mempermudah penerbitan izin perumahan. Di samping itu, kalangan perbankan diimbau memperluas akses serta skema pembiayaan MBR yang terjangkau, didukung kesiapan lahan dan konektivitas infrastruktur yang memadai.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbentuk kesepahaman regulasi dan keterpaduan kerja nyata antara pemerintah, perbankan, dan pengembang guna mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Lampung.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Rini Dyah Mawarty menjelaskan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) difokuskan untuk mengatasi persoalan kesenjangan kelayakan hunian (backlog kelayakan), mengubah rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Mengingat batas waktu penyelesaian ditargetkan pada Desember mendatang, Rini menekankan pentingnya verifikasi faktual dan koordinasi aktif antara Pemerintah Daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
”Karena kita harus pada bulan Desember ini kami harus menyelesaikan yang sangat banyak 13.276. Jadi itu perlu koordinasi yang baik dengan Pemda, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, kemudian dengan Pemerintah Provinsi. Usulan dari Pemda perlu ada kami cek di lapangan, kami verifikasi jadi perlu adanya koordinasi yang baik untuk pengganti, jadi usulan penggantinya,” ucapnya.
Guna memastikan kelancaran pencairan, Kementerian PKP menggandeng Bank Mandiri sebagai bank penyalur program BSPS di wilayah Lampung dan meminta percepatan distribusi buku tabungan penerima bantuan.
Selain penanganan hunian swadaya, Kementerian PKP juga memfasilitasi penanganan backlog kepemilikan melalui rumah bersubsidi (FLPP) bekerja sama dengan BP Tapera, perbankan, dan pengembang. Dirjen turut memperkenalkan fasilitas pendukung berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta Kredit Program Perumahan (KPP) berbunga rendah yang dapat diakses oleh masyarakat pekerja rumahan hingga toko material bangunan.
Secara makroekonomi, program perumahan ini diproyeksikan memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang luas bagi perekonomian daerah Lampung, khususnya penciptaan lapangan kerja padat karya.
”Dianggap satu rumah bisa menyerap tenaga kerja adalah dua tenaga kerja, jadi tukang. Jadi dikalikan dua aja sudah 26.000-an jadinya untuk tenaga kerja yang terserap untuk di program BSPS bedah rumah ini. Apalagi nanti untuk rumah subsidi. Kemudian juga untuk toko bangunan, ada orang supir yang mengangkut bahan bangunan dan lain-lain, itu sangat penting sekali maksudnya roda perekonomian apalagi khususnya di Provinsi Lampung ini dapat berjalan dengan baik,” terang Rini.
Sebagai solusi terintegrasi, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Wilson Lie Simatupang, mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan meresmikan platform satu data perumahan nasional pada pelaksanaan akad massal perumahan akhir tahun ini.
”Dapat kami sampaikan bahwa nanti ada rencana akad massal di tanggal 17 Desember 2026, direncanakan di Jombang di Jawa Timur. Nah, di situ Presiden akan meresmikan satu platform, platform ekosistem perumahan nasional, satu data perumahan Indonesia, yang disebut dengan platform rumah.go.id. Ini sedang dibangun dan sedang proses fine tuning, dan nanti akan ada pilot project. Nah, seperti tadi disampaikan apakah Provinsi Lampung bisa menjadi pilot project, bisa juga,” jelasnya.
Wilson kemudian menjelaskan bahwa platform ini dirancang dengan pendekatan demand driven (berbasis kebutuhan pasar riil), sehingga pengembang memiliki kepastian lokasi dalam membebaskan lahan maupun membangun hunian.
”Nanti akan lengkap di sana semua informasi bagi semua ekosistem perumahan. Jadi misalnya data demand, utamanya dari data demand, demand driven. Jadi ketahuan demand-nya ini konsumen peminatnya rumah FLPP ada di mana, jadi nanti sebarannya jelas. Sehingga pengembang nanti bisa membangun atau beli tanah di sana dan membangun rumah di sana. Itu yang menjadi program kita,” jelas Wilson.
Tak hanya peta konsumen, portal rumah.go.id juga akan mengintegrasikan rantai pasok material, informasi kuota KPR bagi bank penyalur, hingga keterbukaan data riset bagi pemerintah daerah dan kalangan akademisi.
”Semua data ini akan lengkap, termasuk nanti informasi kepada material. Jadi nanti akan ketahuan misalnya oh demand-nya sekian, maka butuh pasokan semen sekian, di mana, butuh material di mana dan jumlahnya berapa, semua akan ada informasi itu. Dan informasi itu bisa digunakan dengan baik oleh bank penyalur. Bank-bank penyalur akan tahu kantong-kantong di mana harusnya menyalurkan KPR, FLPP khususnya,” ungkap Wilson.
“Jadi nanti rumah.go.id itu tidak hanya untuk subsidi juga, untuk komersial juga, lengkap itu datanya di rumah.go.id. Semoga ini menjawab kebutuhan sehingga dapat kita laksanakan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah ini dengan baik,” tambahnya lagi. (rls/2n)
