BANDARLAMPUNG —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjadi Narasumber dalam Seminar Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Barat Bidang Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Jum’at (17/4/2026).
Sesuai dengan tema acara, yakni “Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Kedaulatan Bangsa Indonesia”, Wagub Jihan menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan.
Wagub Jihan menekankan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon besar, tetapi harus menjadi praktik nyata dalam kebijakan sehari-hari.
Menarik Dibaca. . .
Ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan lingkungan dan sosial masih menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi mendatang.
Dalam paparannya, Wagub Jihan mengungkapkan bahwa Lampung saat ini berada pada momentum penting bonus demografi, dengan sekitar 70 persen dari total 9,52 juta penduduk berada pada usia produktif.
Kondisi ini, menurutnya, harus dikelola melalui kolaborasi multipihak antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat agar benar-benar menjadi pengungkit kemajuan daerah.
“Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika mampu kita orkestrasi dengan baik. Tanpa itu, justru bisa menjadi beban,” ujarnya.
Dari sisi makro, Wagub Jihan menyampaikan Lampung menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional, serta nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang telah menyentuh Rp523 triliun dalam lima tahun terakhir.
Namun demikian, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian (sekitar 24 persen) menjadi tantangan tersendiri, terutama karena sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk mentah.
Wagub Jihan menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat kedaulatan ekonomi daerah.
“Kopi, singkong, hingga jagung tidak boleh lagi berhenti sebagai bahan mentah. Harus ada pengolahan di daerah agar manfaat ekonominya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti degradasi lahan, praktik pertanian yang belum sepenuhnya berkelanjutan, hingga rendahnya kepatuhan pengelolaan limbah industri.
Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), capaian Lampung telah mencapai 75 persen atau 161 dari 214 indikator, dengan sejumlah pekerjaan rumah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan formal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Wagub Jihan mengungkapkan bahwa Pemprov Lampung mendorong sejumlah program strategis, seperti Desaku Maju” sebagai pengungkit ekonomi desa, pengembangan perhutanan sosial, penggunaan pupuk organik cair, hingga penguatan ketahanan pangan berbasis hilirisasi.
Upaya ini juga diperkuat dengan komitmen menjaga lingkungan, termasuk penanganan konflik satwa di kawasan Way Kambas serta reformasi pengelolaan sampah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa narasi besar seperti bonus demografi dan Indonesia Emas tidak boleh berakhir sebagai jargon tanpa realisasi.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia dalam 20 tahun ke depan, namun terancam gagal jika tidak mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
“Pertanyaannya, apakah bonus demografi ini akan menjadi kenyataan atau sekadar menjadi diksi yang nanti kita kenang seperti ‘tinggal landas’ di masa lalu,” ujarnya.
Bima menekankan empat kunci utama keberhasilan negara maju, yakni visi nasional yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Ia menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah lemahnya sinkronisasi kebijakan, minimnya kebijakan berbasis riset, serta ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ia juga mengingatkan pentingnya pendekatan berbasis data, bukan sekadar simbolik atau “gimik”.
Program-program seperti pengurangan emisi hingga kegiatan lingkungan harus memiliki dampak terukur.
Lebih lanjut, Bima menyoroti peran strategis perguruan tinggi sebagai center of knowledge, think tank, sekaligus innovation hub yang mampu menjembatani kesenjangan antara riset dan kebijakan.
Ia mendorong kampus untuk aktif terlibat dalam perumusan kebijakan publik serta membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
“Perguruan tinggi harus menjadi penghubung antara data, kebijakan, dan implementasi di lapangan. Di sinilah kunci harmonisasi pembangunan berkelanjutan,” kata Bima.
Seminar ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi memerlukan sinergi lintas sektor.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk memastikan pembangunan yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berdaulat dan berkelanjutan.(adpim/rls/2n)
