BANDARLAMPUNG– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin Rapat Persiapan Program Kelas Migran Vokasi Tahun Ajaran 2026/2027 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Selasa (21/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Dalam rapat itu, Pemerintah Provinsi Lampung mematangkan persiapan pelaksanaan Program Kelas Migran Vokasi yang ditujukan bagi pelajar SMA/SMK. Program tersebut difokuskan pada pembekalan kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Jepang dan Korea, serta keterampilan kerja untuk mempersiapkan lulusan memasuki pasar kerja internasional.
Menarik Dibaca. . .
Program Kelas Migran Vokasi merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui perluasan akses pendidikan dan peluang kerja di tingkat global.
Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran terbuka sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung.
Pemprov Lampung menargetkan program tersebut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing internasional. Selain memperkuat kemampuan bahasa dan keterampilan kerja, program ini juga membuka akses bagi peserta didik untuk memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri secara legal, profesional, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza meminta seluruh pihak yang terlibat menjalankan program secara serius agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Ia menekankan pentingnya menjaring peserta didik yang benar-benar memiliki komitmen untuk belajar dan bekerja di luar negeri, serta menyiapkan tenaga pengajar yang mampu memberikan pembelajaran bahasa secara optimal.
Gubernur Mirza menjelaskan Program Kelas Migran Vokasi bukan merupakan program strategi pembangunan yang mendukung tiga misi Pemerintah Provinsi Lampung, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas SDM, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Melalui program tersebut, lulusan SMA/SMK diharapkan memiliki kompetensi bahasa asing, etos kerja, dan pengalaman internasional yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas SDM daerah,” jelasnya.
Gubernur Mirza juga meminta sekolah dan tenaga pendidik melakukan seleksi serta pembinaan terhadap siswa yang memiliki motivasi kuat untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, kualitas pembelajaran bahasa harus terus ditingkatkan agar proses persiapan peserta menjadi lebih efektif dan efisien.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh siswa yang memiliki potensi memperoleh kesempatan mengikuti program tanpa terkendala kemampuan finansial pada tahap awal.
Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program, jelas Gubernur Mirza, Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala bersama organisasi perangkat daerah terkait. Sinergi lintas sektor, mulai dari Dinas Tenaga Kerja, lembaga keuangan daerah, hingga kementerian terkait juga akan diperkuat guna mendukung transisi peserta dari dunia pendidikan menuju dunia kerja internasional.
“Tugas pemerintah adalah hadir menyediakan kesempatan. Dengan komitmen dan kerja keras bersama, Lampung dapat menjadi pelopor nasional dalam melahirkan SDM migran berkualitas tinggi, mandiri, dan siap membangun daerah di masa depan,” ujar Gubernur Mirza.
Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperketat proses seleksi peserta Kelas Migran Vokasi Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai upaya meningkatkan peluang lulusan SMK bekerja di Jepang.
Kepala Disdikbud Lampung Thomas Amirico mengatakan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peserta kini harus melalui serangkaian seleksi ketat yang disesuaikan dengan standar penerimaan tenaga kerja di Jepang.
“Mulai dari kondisi mata, fisik hingga tinggi badan harus benar-benar memenuhi syarat. Kemudian dari sisi mental juga kita seleksi agar mereka mampu mengikuti program dengan sungguh-sungguh dan tidak berhenti di tengah jalan,” kata Thomas.
Menurutnya, penyaringan dilakukan sejak awal karena sejumlah sektor pekerjaan di Jepang memiliki persyaratan khusus, seperti tidak boleh buta warna, tidak memiliki riwayat patah tulang, hingga memenuhi standar tinggi badan tertentu.
Selain seleksi kesehatan dan fisik, peserta juga akan mendapatkan pembelajaran bahasa Jepang secara intensif.
Jika sebelumnya bahasa Jepang hanya diberikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler dua kali dalam sepekan, kini peserta akan belajar setiap hari selama empat hingga lima bulan sebelum diberangkatkan.
“Yang benar-benar ingin bekerja ke Jepang harus fokus belajar bahasa Jepang setiap hari. Jadi persiapannya jauh lebih matang dibanding sebelumnya,” ujarnya.
Thomas menjelaskan, saat ini proses sosialisasi untuk angkatan kedua sedang berlangsung. Sementara itu, hasil assessment angkatan pertama telah selesai dilakukan dan peserta tinggal menjalani tahapan lanjutan.
Sebanyak 193 lulusan SMK telah lolos screening awal dan akan mengikuti screening tahap kedua sebelum menjalani pelatihan pemantapan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) selama dua bulan.
“Mereka sudah selesai screening tahap awal dan dalam satu hingga dua bulan ke depan masuk LPK untuk pemantapan. Targetnya sekitar dua sampai tiga bulan lagi mereka bisa diberangkatkan ke Jepang,” jelasnya. (rls/2n)
