BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengoptimalkan berbagai potensi strategis yang dimiliki Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Lampung di Ruang Kerja Gubernur, Bandarlampung, Senin (18/05/2026).
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Lampung memiliki kekuatan besar di sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Menarik Dibaca. . .
Ia menjelaskan, dari total luas wilayah Lampung sekitar 3,3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan, dengan komoditas utama berupa padi, jagung, singkong, sawit, tebu, kopi, dan kakao.
“Lampung ini sangat kaya. Padi kita nomor enam nasional, jagung nomor enam nasional, singkong nomor satu nasional. Bahkan nanas kita menyuplai sekitar 22 persen kebutuhan dunia,” ujar Mirza.
Menurutnya, besarnya potensi tersebut harus diiringi dengan penguatan hilirisasi industri agar nilai tambah komoditas tidak keluar dalam bentuk bahan mentah.
Saat ini, lanjutnya, sebagian besar hasil komoditas Lampung masih dijual dalam bentuk raw material sehingga manfaat ekonomi belum optimal dirasakan di daerah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung tengah mendorong pengembangan kawasan industri dan hilirisasi berbasis sektor pertanian dan perkebunan.
“Kita ingin hilirisasi ada di Lampung. Jangan semua keluar mentah. Industri pengolahan harus tumbuh di sini supaya nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di daerah,” katanya.
Selain sektor industri, Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya pengembangan energi baru terbarukan dan sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di Lampung.
Ia menyebut, saat ini terdapat sejumlah proyek strategis yang tengah dikembangkan, mulai dari panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya terapung, hingga pengembangan bioetanol berbasis singkong dan jagung.
Di sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah menyiapkan kawasan wisata terintegrasi guna meningkatkan lama tinggal wisatawan dan mendorong peningkatan perputaran ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Mirza menekankan bahwa percepatan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi lintas sektor, termasuk bersama instansi vertikal Kementerian Keuangan.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat diperkuat, terutama dalam optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset idle, penguatan pengawasan pajak, hingga sinkronisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar lebih produktif dan berkelanjutan.
“Kami butuh partner yang bisa membantu bekerja bersama membangun Lampung. Kuncinya adalah orkestrasi dan kekompakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Mirza.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Purwadhi Adhiputranto menyampaikan bahwa kehadiran jajaran Kementerian Keuangan di daerah harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Provinsi Lampung.
Menurutnya, selain memperkuat koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah, Kementerian Keuangan juga siap mendukung alternatif pembiayaan kreatif melalui berbagai instrumen pembiayaan negara, seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), hingga Sarana Multigriya Finansial (SMF).
“Kami berharap kehadiran instansi vertikal Kementerian Keuangan di Lampung benar-benar membawa manfaat dan bisa mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo menambahkan bahwa pihaknya akan memperkuat pengawasan dan kepatuhan perpajakan, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti sawit dan industri pengolahan.
Selain itu, Ditjen Pajak juga tengah melakukan penegakan hukum terhadap sejumlah aktivitas ilegal, termasuk di sektor bahan bakar minyak ilegal.
“Kami ingin memastikan dunia usaha bisa tumbuh secara sehat dan adil, termasuk dalam kepatuhan perpajakan,” kata Sigit.
Di sisi lain, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Windraty Ariane Siallagan menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Menurutnya, aset daerah tidak hanya menjadi catatan administratif dalam laporan keuangan, namun juga harus mampu dimanfaatkan secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Bier Budy Kismulyanto menyampaikan bahwa Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Sumatera.
Karena itu, selain fokus pada penerimaan negara, Bea Cukai juga memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan penyelundupan narkotika yang melintas melalui wilayah Lampung.
Di sisi lain, Bea Cukai juga terus mendorong pengembangan UMKM dan peningkatan ekspor daerah melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendorong UMKM dan pelaku usaha Lampung agar semakin siap menembus pasar ekspor,” ujar Bier Budy.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kepala BPKAD Provinsi Lampung, serta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia wilayah Lampung dan Bengkulu. (adpim/rls/2n)
