BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menaruh perhatian serius terhadap anomali sektor peternakan di daerahnya. Meski berstatus sebagai salah satu lumbung dan sentra produksi ternak utama, tingkat konsumsi protein hewani masyarakat Lampung justru tercatat masih berada di bawah rata-rata nasional maupun regional Sumatera.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi protein hewani (daging, telur, dan susu) masyarakat Lampung tercatat sebesar 15,62 gram/kapita/hari. Angka ini menempatkan Lampung di posisi terendah kelima secara nasional serta berada di bawah rata-rata konsumsi nasional yang mencapai 17,42 gram/kapita/hari.
Menarik Dibaca. . .
Kondisi tersebut juga tecermin dari rata-rata pengeluaran bulanan penduduk untuk daging, telur, dan susu yang hanya mencapai Rp65.184 per kapita. Angka ini merupakan yang terendah kedua di Pulau Sumatera setelah Aceh, serta terpaut jauh jika dibandingkan dengan Kepulauan Riau yang mencapai Rp125.002 per kapita per bulan.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, mengungkapkan bahwa ketersediaan komoditas yang melimpah di daerah belum serta-merta berbanding lurus dengan tingginya konsumsi protein hewani pada tingkat rumah tangga.
“Provinsi Lampung sebenarnya mengalami surplus yang sangat aman untuk komoditas pangan hewani. Namun, ada disparitas antara ketersediaan dan tingkat konsumsi masyarakat. Ini membuktikan bahwa surplus produksi tidak otomatis mencerminkan tingginya aksesibilitas maupun pemenuhan gizi masyarakat jika tidak dibarengi dengan intervensi daya beli dan edukasi,” ujar Lili Mawarti di Bandar Lampung.
Lili memaparkan, berdasarkan Prognosis Supply-Demand Tahun 2026 Disnakkeswan Lampung, neraca komoditas peternakan daerah mencatatkan surplus yang signifikan. Daging sapi/kerbau mengalami surplus 1.213,8 ton dengan ketahanan stok 14 hari, daging ayam ras surplus 22.996,1 ton dengan ketahanan 68 hari, serta telur ayam ras mengalami surplus mencapai 46.863,7 ton dengan ketahanan cadangan hingga 138 hari.
Menurutnya, rendahnya konsumsi dipengaruhi oleh kombinasi faktor tingkat pendapatan, preferensi konsumen (kebiasaan/tradisi), serta tingkat literasi gizi masyarakat.
“Namun faktor pendapatan bukan satu-satunya penentu. Daerah seperti Aceh dan Bengkulu yang PDRB per kapitanya di bawah Lampung tercatat memiliki tingkat konsumsi protein hewani yang lebih tinggi. Artinya, preferensi, kesadaran gizi, dan pola alokasi pengeluaran keluarga memegang peran yang sangat krusial,” imbuh Lili.
Guna mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Disnakkeswan telah merumuskan dua pendekatan utama secara komprehensif, yakni intervensi sisi pasokan (supply) dan sisi permintaan (demand).
*Pendekatan Sisi Pasokan (Supply):*
Penyaluran bantuan ternak produktif berupa unggas dan kambing perah langsung ke masyarakat perdesaan untuk memacu ketersediaan susu, daging, dan telur secara mandiri di tingkat rumah tangga.
*Pendekatan Sisi Permintaan (Demand):*
* Peningkatan kapasitas ekonomi warga melalui fasilitasi akses permodalan kemitraan usaha serta bimbingan teknis (bimtek) pengolahan produk hasil ternak bernilai tambah.
* Edukasi gizi masif, di antaranya lewat kampanye konsumsi pangan asal ternak dan Gerakan Konsumsi Telur 2 Butir per Hari.
* Integrasi dan penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Program Keluarga Harapan (PKH).
* Stabilisasi harga pangan hewani murah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penetrasi pasar berkala dan program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT).
“Melalui integrasi program hulu ke hilir, kita ingin memastikan komoditas peternakan yang berlimpah ini tidak hanya mengisi pasar luar daerah, tetapi menjadi sumber gizi utama bagi anak-anak dan keluarga di Lampung demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting,” pungkas Lili. (rls/2n)
