Menarik Dibaca. . .
KOTABUMI-Bupati Lampung Utara(Lampura) Dr. Hi. Hamartoni Ahadis, M.Si., membuka secara resmi pelaksanaan Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Gedung Pusiban Agung, Kabupaten Setempat, Senin 22 Juni 2026.
Kegiatan yaang dimotori oleh Dinas Sosial(Dinsos) Lampura ini, diikuti seluruh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping PKH, Operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), para Kades, dan Camat se Kabupaten setempat.
Dalam sambutannya Bupati mengatakan, dengan adanya DTSEN diharapkan berbagai bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan dalam verifikasi dan validasi ke depan boleh salah tapi tidak boleh bohong.”Sama dengan kita membuat skripsi bagi para Mahasiswa. Salah boleh, tapi bohong jangan,”tegasnya seraya menyebutkan dengan begitu verifikasi dan validasi yang dilakukan sesuai fakta yang ada dan bansos dapat tepat sasaran.
Tak hanya bupati juga menambahkan, ke depan progres pembangunan sekolah rakyat segera akan terbangun di Kabupaten Lampung Utara. Pihaknya telah bertemu langsung dengan menteri sosial terkait jemput bola dalam pelaksanaan pembangunan SR di Lampung Utara.
“Saya bersama pak kadis sosial sudah bertemu langsung dengan menteri. Insya Allah dalam tahun ini, akan segera dibangun di Lampung Utara,” lanjutnya.
Sementara Kadis Sosial Lampura Hi. Imam Hanafi menjelaskan sosialisasi DTSEN dilaksanakan untuk tujuan pemutahiran data dari bawah.
“Nantinya data dari bawah dari Operator SIKS-NG akan di kroscek oleh pendamping PKH lalu dilaporkan ke Kementrian Sosial. Nah dari Kementrian Sosial nanti yang akan melaporkan ke BPS dan dari BPS yang akan menentukan Keluarga tersebut Masuk dalam Desil berapa. Nanti dari data itu akan muncul Desil 1-10,”jelas Kepala Dinas Sosial Lampura.
Dengan Sosialisasi ini, lanjut Imam, para Pendamping dan Operator di bawah harus benar-benar memotret keadaan di lapangan.
Baik dari Bangunan rumah, isi dalam rumah hingga kondisi Kamar Mandi harus di foto Real sesuai keadaan. Dengan begitu data yang dihasilkan akan akurat dan Bantuan yang diberikan Pemerintah itu benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya benar di rasakan.
“Kita minta benar-benar turun, bukan asal foto. Kemudian juga untuk para penerima bantuan jika KTP nya masih yang lama belum Elektronik maka bantuannya tidak akan ke luar. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan agar bisa dilihat kelayakannya. Dan pada akhirnya setelah dilakukan pemutahiran data si penerima bantuan memang benar-benar layak atau tepat sasaran,”papar Imam.
Agar semua bisa berjalan sesuai harapan terus Imam, untuk itu perlu diadakannya Musyawarah Kelurahan(Muskel) dan Musyawarah Desa(Musdes). Disini diminta semua pihak untuk di libatkan baik tokoh-tokoh, sehingga nantinya Keluarga yang sudah dinyatakan tidak layak dapat, bisa segera di keluarkan.”Semua harus dilibatkan dari tokoh masyarakat hingga Babin
Jadi kalau dia tidak layak dapat ya tidak layak. Jika nanti masih ditemukan ada yang tidak layak dapat keluarga itu dapat maka akan kita lakukan pemutahiran,”pungkasnya.(red/2N)
