BANDARLAMPUNG —– Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung memulai pendataan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door di Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjadi warga pertama yang didata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tersebut.
Pendataan dilakukan oleh petugas BPS Provinsi Lampung di kediaman Gubernur di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandarlampung, Senin (15/6/2026).
Keikutsertaan Gubernur Mirza dalam pendataan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sebagai kepala daerah, Gubernur Mirza memberikan contoh dan menjadi role model bagi masyarakat dalam menyukseskan kegiatan pendataan yang dilakukan BPS guna menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas.
Menarik Dibaca. . .
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting yang hanya dilaksanakan satu kali dalam kurun waktu sepuluh tahun.
“Alhamdulillah, saya telah melaksanakan sensus ekonomi. Dimana sensus ekonomi ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2016. Tentunya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah terjadi banyak perkembangan dan perubahan di Provinsi Lampung,” ujar Mirza.
Menurut Mirza, berbagai perubahan yang terjadi selama satu dekade terakhir perlu didokumentasikan secara menyeluruh melalui pendataan yang dilakukan BPS.
“Oleh karena itu, kita perlu menangkap dan mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang ada, termasuk berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat serta dunia usaha di Provinsi Lampung saat ini,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin penting mengingat berbagai perubahan tata kelola dan tata niaga yang terjadi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir.
“Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sangat penting, terutama karena dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi berbagai perubahan dalam tata kelola dan tata niaga di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Gubernur Mirza juga mengajak seluruh masyarakat Provinsi Lampung untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas sensus.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Lampung untuk turut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas sensus. Data yang diberikan tidak terafiliasi dengan kepentingan pihak mana pun serta dijamin kerahasiaannya,” katanya.
Menurut Mirza, data yang akurat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemerintah merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Data yang akurat sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, mendorong pembangunan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Lampung, dapat terus meningkat secara berkelanjutan dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Ke depan, kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Lampung, dapat terus meningkat secara baik dan berkelanjutan. Namun yang lebih penting, pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat serta mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat ini,” tegas Mirza.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum yang sangat penting karena hanya dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun.
“Ini merupakan momentum yang sangat penting karena Sensus Ekonomi dilaksanakan hanya sekali dalam sepuluh tahun. Oleh karena itu, kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan untuk memastikan seluruh pelaku usaha dapat tercatat dengan baik,” kata Ahmadriswan.
Ia menjelaskan bahwa cakupan pendataan Sensus Ekonomi 2026 sangat luas karena mencakup seluruh pelaku usaha, baik usaha formal maupun usaha yang berada di lingkungan rumah tangga.
“Ketika kita berbicara tentang pelaku usaha, tidak hanya usaha yang terlihat secara formal atau memiliki tempat usaha tetap. Pelaku usaha yang berada di lingkungan rumah tangga pun akan kami data,” ujarnya.
Ahmadriswan menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan pada Sensus Ekonomi 2026 adalah sensus ekonomi lengkap sehingga seluruh pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali, termasuk yang bergerak di sektor pertanian.
“Pada Sensus Ekonomi 2026 ini, pendekatan yang digunakan adalah sensus ekonomi yang lengkap, sehingga seluruh pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali, termasuk yang bergerak di sektor pertanian,” katanya.
Menurutnya, data yang diperoleh dari sensus akan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi Provinsi Lampung.
“Sehingga kita dapat mengetahui kondisi riil perekonomian Provinsi Lampung. Dari data tersebut, kita akan memperoleh gambaran mengenai sektor-sektor yang produktif, sektor-sektor yang perlu didorong pengembangannya, sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta berbagai potensi ekonomi lainnya,” jelasnya.
Data tersebut, lanjut Ahmadriswan, akan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif.
“Pembangunan yang kita dorong harus berkeadilan dan yang tidak kalah penting adalah bersifat inklusif. Artinya, seluruh masyarakat harus menjadi bagian dari proses pembangunan sekaligus dapat merasakan hasil pembangunan itu sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa BPS berkomitmen mendukung pemerintah dalam menyediakan data yang berkualitas melalui petugas lapangan yang telah direkrut dan dilatih sesuai standar nasional.
“Tadi kita sama-sama menyaksikan bahwa Bapak Gubernur Lampung menjadi warga pertama yang didata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dimulai pada 15 Juni melalui door-to-door,” katanya.
Ahmadriswan menjelaskan bahwa sebelumnya BPS telah melakukan pendataan terhadap pelaku usaha besar dan mendapatkan respons yang sangat baik.
“Berkat dukungan Pemerintah Provinsi Lampung, kami mendapatkan respons dan antusiasme yang sangat baik dari para pelaku usaha dalam memberikan data yang dibutuhkan,” ujarnya.
Untuk kegiatan pendataan door-to-door, BPS Provinsi Lampung menyiapkan sekitar 8.619 petugas lapangan nonorganik yang akan bertugas selama dua setengah bulan.
“Pendataan door-to-door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, BPS Provinsi Lampung didukung oleh sekitar 8.619 petugas lapangan nonorganik yang akan bertugas di seluruh wilayah Lampung,” jelasnya.
Menurut Ahmadriswan, sasaran pendataan adalah seluruh pelaku usaha yang ada di Provinsi Lampung tanpa pengecualian.
“Kami akan melakukan pendataan secara menyeluruh tanpa pengecualian. Hal ini penting agar data yang dihasilkan benar-benar lengkap dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya,” katanya.(adpim/rls/2n)
