BANDARLAMPUNG —– Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong transformasi pendidikan berbasis data melalui pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada jenjang SMA/SMK/SLB/MA dengan tingkat kesiapan satuan pendidikan yang sangat tinggi sebagai fondasi pemetaan mutu pendidikan yang lebih akurat dan berkelanjutan
Hal tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan TKA di Daerah Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (16/4/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan bahwa pembangunan pendidikan di Lampung sejalan dengan visi daerah, “Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas 2045,” yang diwujudkan melalui Program 3 Cita, meliputi penguatan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Menarik Dibaca. . .
“Pendidikan menjadi fondasi utama dalam menyiapkan generasi yang berdaya saing,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pelaksanaan TKA sebagai instrumen pemetaan capaian pembelajaran yang objektif dan terstandar.
Berdasarkan data tahun 2025, pelaksanaan TKA pada jenjang SMA/SMK/SLB/MA berjalan dengan baik dan lancar.
Sementara itu, untuk pelaksanaan TKA tahun 2026 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, tingkat kesiapan satuan pendidikan di Lampung menunjukkan hasil yang sangat tinggi, yakni 99,96 persen untuk SD/MI, 99,77 persen untuk SMP/MTs, 94 persen untuk pendidikan kesetaraan, dan 74 persen untuk SLB.
Dalam mendukung pelaksanaan tersebut, Marindo menyampaikan bahwa Pemprov Lampung telah melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari pembentukan tim teknis berjenjang, verifikasi kesiapan infrastruktur, pelatihan SDM, hingga penguatan koordinasi lintas daerah.
Selain itu, sistem pendaftaran peserta dilakukan secara kolektif dengan proses verifikasi ketat guna menjamin akurasi data.
Meski demikian, Marindo mengakui masih terdapat tantangan di sejumlah wilayah, khususnya daerah kepulauan dan terpencil, terkait keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan PLN dan penyedia layanan internet, serta menerapkan moda semi online dan memperkuat dukungan teknis di lapangan.
“Untuk menjaga kualitas pelaksanaan, kami juga menerapkan pengawasan silang, pakta integritas, serta pemantauan real-time melalui sistem daring,” tambahnya.
Marindo berharap dukungan dari Komisi X DPR RI dalam penguatan kebijakan afirmasi pendidikan, peningkatan anggaran infrastruktur berbasis teknologi, serta pengembangan kapasitas tenaga pendidik.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan TKA sebagai bagian dari sistem asesmen pendidikan nasional.
Ia mengungkapkan bahwa secara umum tingkat partisipasi TKA di Lampung cukup baik, mencapai 84 persen. Namun, hasil yang diperoleh masih perlu menjadi bahan evaluasi.
“Ini menjadi potret yang harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Fikri juga menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan TKA, antara lain kecenderungan sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada tes, kesenjangan fasilitas dan kualitas SDM antarwilayah, serta kurangnya perhatian terhadap potensi daerah dan pendidikan karakter dalam sistem asesmen.
Selain itu, ia menilai bahwa meskipun TKA bersifat tidak wajib, dalam praktiknya seringkali dirasakan sebagai keharusan oleh satuan pendidikan.
Berbagai masukan tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan pembahasan Komisi X DPR RI dalam penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya terkait guru, kurikulum, serta sistem evaluasi pendidikan.
Meski demikian, Fikri mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Provinsi Lampung yang tidak berfokus pada hasil semata, tetapi terus melakukan terobosan dalam pelaksanaan TKA, salah satunya melalui penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT).
“Ini bisa menjadi best practice bagi daerah lain,” ujarnya.
Ke depan, hasil TKA diharapkan tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Provinsi Lampung.(adpim)/rls/2n)
