LAMPUNG TIMUR — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendampingi Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dalam kunjungan kerja strategis ke Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kamis (26/3/2026). Kunjungan ini menjadi penegasan kuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat dalam menjalankan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk selesaikan konflik manusia dan satwa liar secara permanen.
Menhut Raja Juli Antoni hadir bersama Gubernur Lampung, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi, dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa penanganan konflik gajah-manusia bukan lagi isu sektoral, melainkan agenda strategis nasional.
Dalam agenda tersebut, dilakukan soft launching pembangunan pembatas (barrier) permanen sepanjang 138 kilometer dengan nilai anggaran mencapai Rp850 miliar. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun sebagai solusi konkret atas konflik berkepanjangan yang selama ini merugikan masyarakat di sekitar kawasan TNWK.
Menarik Dibaca. . .
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pembangunan barrier merupakan amanah langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Amanah Presiden Prabowo jelas, pembangunan pembatas ini menjadi solusi permanen konflik manusia dengan gajah,” ujar Raja Juli Antoni.
Ia juga menekankan bahwa perhatian Presiden terhadap TN Way Kambas sangat besar, terutama dalam menjaga populasi gajah Sumatera yang kini tersisa sekitar 200 ekor.
“Komitmen Presiden tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga memastikan kelestarian gajah sebagai kekayaan hayati nasional,” tambahnya.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat dalam merealisasikan program tersebut. Ia menyebut, percepatan pembangunan ini melampaui rencana awal pemerintah daerah yang sebelumnya bersifat bertahap.
“Dari 57 taman nasional di Indonesia, Way Kambas mendapat prioritas utama. Instruksi Presiden jelas: 138 kilometer harus tuntas tahun ini,” tegas Gubernur Mirza dalam sambutannya.
Menurut Gubernur, keberadaan TNWK yang mencakup hampir sepertiga wilayah Lampung Timur menjadikan keberhasilan program ini sangat strategis terhadap wajah pembangunan daerah.
Pembangunan barrier ini membawa dampak langsung yang selama ini dinantikan masyarakat antara lain, Perlindungan lahan pertanian warga dari gangguan gajah liar yang kerap merusak tanaman. Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, karena risiko gagal panen dapat ditekan. Rasa aman bagi masyarakat desa penyangga, terutama saat musim panen. Pembukaan peluang kerja lokal, melalui pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan, serta Penguatan sektor pariwisata konservasi, yang berpotensi meningkatkan ekonomi lokal.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyebut pembangunan ini sebagai jawaban atas keresahan puluhan tahun masyarakat.
“Masyarakat kami selama ini belum banyak merasakan manfaat dari TNWK, bahkan justru terdampak konflik. Ini menjadi harapan baru,” ujarnya.
Ia optimistis, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan membawa perubahan signifikan, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
Selain pembangunan fisik, TN Way Kambas juga ditetapkan sebagai proyek percontohan nasional dalam skema pembiayaan konservasi berbasis inovasi.
Melalui Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional yang dibentuk Presiden, TNWK akan mengimplementasikan: Obligasi keanekaragaman hayati (biodiversity bonds), Perdagangan karbon melalui pasar karbon sukarela internasional, dan Penguatan ekowisata (ecotourism) berbasis konservasi.
Menhut Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa skema ini membuka peluang keterlibatan sektor swasta dan pasar modal hijau dalam menjaga kelestarian hutan, sekaligus memastikan keberlanjutan pendanaan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN.
“Dana dari kredit karbon akan dikembalikan untuk konservasi dan pemberdayaan masyarakat, sesuai regulasi yang berlaku,” jelas Raja Juli Antoni.
Langkah ini juga sejalan dengan kebutuhan penguatan pengelolaan taman nasional, di tengah berbagai tantangan seperti perambahan, perburuan liar, hingga kebakaran hutan.
Pembangunan barrier TNWK melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Lampung, TNI/Polri, akademisi, hingga masyarakat lokal. Kolaborasi ini dirancang untuk memastikan hasil yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga inklusif secara ekonomi.
Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur nasional.
“Way Kambas akan kita jadikan taman nasional terbaik di Indonesia. Ini bukan hanya proyek fisik, tapi transformasi besar bagi masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.
Dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah, pembangunan barrier TNWK menjadi langkah konkret menuju penyelesaian konflik manusia-gajah secara permanen—sekaligus membuka babak baru kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. (adpim/rls/2n)
